Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

 

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas dibantu oleh :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Akuntabilitasi dan Informasi Publik.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Kerja dibantu  oleh:

a. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
c. Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi Kerja;

4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dibantu oleh :
a. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
b. Seksi Persyaratan Kerja;
c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan dibantu oleh :
a. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
b. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
c. Seksi Ketenagakerjaan;

6. Kepala Bidang Ketransmigrasian dibantu oleh :
a. Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Permasalahan;
b.    Seksi Pembangunan Pemukiman;
c.    Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja dibantu oleh :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;
c. Seksi Pelatihan Pelatihan Pengembangan Produktivitas dan Berbasis Masyarakat;

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu oleh :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Penegakan Hukum;
c. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

 

Struktur Organisasi