mediasumutku.com | MEDAN – Untuk menekan angka pengangguran sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan target menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja hingga tahun 2026.
Hal itu terungkap dalam temu pers bertema “Perkuat Kolaborasi, Cegah Pekerja Migran Ilegal dan Korban TPPO di Sumut” bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (24/9/2025).
“TPPO salah satu penyebabnya karena sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan. Untuk itu Pemprov Sumut menjalin MoU dengan KEK Sei Mangkei untuk penyerapan 3.000 tenaga kerja pada 2025 ini,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Yuliani Siregar.
Selain itu, MoU juga akan dilakukan dengan PT KIM Medan dan PT Inalum, sehingga target rencana kerja daerah menyiapkan lapangan kerja bagi 10.000 orang tenaga kerja hingga 2026 bisa tercapai.
Upaya lain yang dilakukan yakni menggelar Job Fair 2025 yang berhasil menyerap 567 tenaga kerja, serta penempatan 1.708 tenaga kerja ke luar negeri.
“Bekerja di luar negeri boleh saja, namun harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan agar terhindar dari jerat TPPO,” tegas Yuliani.
Berdasarkan data BPS Sumut Februari 2025, jumlah penduduk usia kerja tercatat 11,56 juta orang. Dari angka itu, 8,11 juta termasuk angkatan kerja, sementara sisanya bukan angkatan kerja seperti pensiunan, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Dari total angkatan kerja, sebanyak 409.000 orang masih menganggur. Selain itu, terdapat sekitar 2.000 tenaga kerja ilegal di Malaysia yang berpotensi menjadi korban TPPO.
Untuk menekan angka tersebut, Pemprov Sumut berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan industri seperti desain grafis dan keahlian las, serta Dinas Koperasi untuk pembinaan UMKM.
“Tidak semua wilayah di Sumut memiliki industri besar. Karena itu, pembinaan UMKM sangat penting agar masyarakat tetap bisa memperoleh lapangan kerja,” kata Yuliani.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas Tenaga Kerja Sumut juga akan meremajakan sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pembinaan dan pelatihan tenaga kerja agar lebih terampil dan siap bersaing di dunia kerja.
“Upaya ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, yakni menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan daya saing SDM untuk mewujudkan Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sumber : https://mediasumutku.com/pemprov-sumut-targetkan-serap-10-000-tenaga-kerja-cegah-tppo-hingga-2026/
