Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas :
a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan pada Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan;
b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja bidang dan seksi penegakan hokum ketenagakerjaan;
c. mengadakan, menyusun dan menyiapkan rencana kerja penyelidikan/penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
d. melaksanakan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan, koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan tentang penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
e. melaksanakan proses laporan kejadian yang dibuat oleh pengawas ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan tentang pelanggaran peraturan perundangan ketenagakerjaan;
f. melaksanakan dan menindaklanjuti penanganan kasus/melakukan penyelidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma kerja, jaminan sosial, tenaga kerja perempuan dan anak, norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan membantu tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Unit Pelaksana Teknis Pengawas Ketenagakerjaan;
g. melaksanakan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPNS untuk dilanjutkan ke Kejaksaan melalui Kepolisian;
h. melaksanakan pengusulan calon peserta PPNS ketenagakerjaan kepada pemerintah;
i. melaksanakan pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan kepada pemerintah pusat;
j. melaksanakan dan memberdayakan fungsi strategis pegawai pengawas serta kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan;
k. melaksanakan penyusunan laporan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas pemerintah pusat dalam penyidikan dan penindakan di bidang ketenagakerjaan yang didelegasikan kepada Provinsi;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.